Menurutnya, saat ini KPK masih menela'ah laporan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
"Pada prinsipnya, terkait dengan laporan ini, kami sudah menerima dan meneruskan. Kami melakukan verifikasi dan tela'ah," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/1/2022).
Dia menyatakan, tahap verifikasi dan telaah kasus untuk memastikan apakah peristwa ini menjadi kewenangan KPK atau bukan, alias mencari korelasi terkait adanya tindak pidana korupsi.
Dirinya juga menjelaskan lembaga antirasuah juga dibatasi oleh Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Dalam perkara korupsi, lembaga antirasuah itu dibatasi oleh Undang-Undang KPK, baik itu UU KPK yang lama atau pun yang baru. Tetap sama," ungkapnya.
Merujuk Pasal 11 Undang-Undang KPK, Ali menerangkan pihaknya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara.
Oleh sebab itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi itu harus menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.
"Artinya apa? kerugian negara tentu ada penggunaan keuangan negara yang terkait dengan dugaan perbuatan oleh pelaku yaitu kemudian baru bisa menjadi kewenangan KPK. Prinsipnya, aturan -aturan dalam menerima laporan tentu kami patuhi dan taati," tandas dia.
Sumber : wartaekonomi
"Berita Terbaru Lainnya"
