Liputan Indonesia || Sampang - sejumlah warga desa Baruh Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Jawa Timur mendatangi kantor pelayanan desa setempat terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) pemutihan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Akh Amin mantan Kepala Desa (Kades) Baruh, saat masih menjabat beberapa bulan lalu.(24/1/2022).
informasi puluhan warga menyoal adanya pungli tersebut dibantah oleh Akh Amin selaku mantan Kades Desa Baruh kalau pihaknya telah melakukan pungli. serta menyampaikan ada oknum - oknum tertentu yang sengaja mengadu domba pihaknya dengan warga.
dirinya menjelaskan bahwa adanya pungutan sejumlah uang dari masyarakat yang dilakukan pihaknya melalui Kepala Dusun (Kasun) dan Badan Perangkat Desa (BPD) Baruh, nantinya akan dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sampang.
" yang kami lakukan dibawah adalah tentang masalah pembenahan data pajak, dari perihal nama orang yang sudah meninggal diganti ahli warisnya, kalau dia yang buat akte biayanya sekian, maka pihaknya memberikan alternatif untuk melunasi tunggakan hutang pajak dimasalalu, terhitung besaran biaya bervariasi, 250 ribu, 300 ribu, bisa 400 ribu," ungkapnya
Lanjut Amin, hal tersebut merupakan suatu rencana desa pada tahun 2020. harapannya di tahun 2022 program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dapat dilaksanakan, dimana sebelumnya telah melaksanakan pemutakhiran data pengajuan Prona, syarat untuk pemenuhan itu adalah tanah yang tidak dalam sengketa.
"Dalam masa isu - isu, hal - hal seperti ini transisi antara Pejabat (PJ) dan mantan Kades, kita berikan peluang kepada mereka, apa yang tidak dipahami, mau jalur hukum silahkan mau tanya ke sini silahkan," tantangnya.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa terkait jumlah data tanah masyarakat yang sudah dibayarkan ke Dispenda Kabupaten Sampang, nantinya bisa langsung menanyakan ke PJ Desa Baruh .
Penulis : Yat
"Berita Terbaru Lainnya"
